Prinsip Penggunaan AI oleh Guru: Difference between revisions
Created page with "'''Prinsip penggunaan kecerdasan buatan oleh guru''' adalah seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana tenaga pendidik memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (bahasa Inggris: ''artificial intelligence'', AI) dalam tugas profesional, mulai dari perencanaan pembelajaran, pembuatan bahan ajar, penyusunan asesmen, sampai administrasi sekolah. Pembahasan topik ini berkembang pesat setelah munculnya model bahasa besar yang mudah diakses publik pada akhir 2022, yang membuat guru..." |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
Diskusi publik tentang peran guru di hadapan AI menguat ketika Selwyn mempertanyakan apakah robot dapat menggantikan guru dan menyimpulkan bahwa kualitas sosial, emosional, serta judgement profesional guru belum dapat direplikasi mesin, sehingga arah pengembangan AI dalam pendidikan sebaiknya dipahami sebagai pilihan nilai, bukan kemestian teknologis.<ref name=":1" /> Kekhawatiran serupa muncul dari Luckin dan rekan yang menegaskan bahwa AI dalam pendidikan tidak boleh dibiarkan ditentukan sepihak oleh pengembang teknologi tanpa partisipasi guru.<ref name=":3">Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). ''Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education''. London: Pearson Education. ISBN 978-0-992-42488-6.</ref> | Diskusi publik tentang peran guru di hadapan AI menguat ketika Selwyn mempertanyakan apakah robot dapat menggantikan guru dan menyimpulkan bahwa kualitas sosial, emosional, serta judgement profesional guru belum dapat direplikasi mesin, sehingga arah pengembangan AI dalam pendidikan sebaiknya dipahami sebagai pilihan nilai, bukan kemestian teknologis.<ref name=":1" /> Kekhawatiran serupa muncul dari Luckin dan rekan yang menegaskan bahwa AI dalam pendidikan tidak boleh dibiarkan ditentukan sepihak oleh pengembang teknologi tanpa partisipasi guru.<ref name=":3">Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). ''Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education''. London: Pearson Education. ISBN 978-0-992-42488-6.</ref> | ||
Pada 2019, UNESCO merumuskan ''Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education'', dokumen multilateral pertama yang menegaskan bahwa penerapan AI dalam pendidikan harus memperkuat kapasitas guru, bukan menggantikan mereka.<ref>UNESCO. (2019). ''Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education'' (ED/PLS/ICT/2019/11). Paris: UNESCO. <nowiki>https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303</nowiki></ref> Lima tahun kemudian, UNESCO menerbitkan ''AI Competency Framework for Teachers'' yang memuat 15 kompetensi dalam lima dimensi: pola pikir berpusat pada manusia, etika AI, dasar-dasar AI, pedagogi AI, serta pemanfaatan AI untuk pengembangan profesional. UNESCO mencatat bahwa hingga 2022 baru tujuh negara yang memiliki kerangka kompetensi AI untuk guru.<ref name=":4">Miao, F., & Cukurova, M. (2024). ''AI Competency Framework for Teachers''. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100707-1. <nowiki>https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104</nowiki></ref> | Pada 2019, UNESCO merumuskan ''Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education'', dokumen multilateral pertama yang menegaskan bahwa penerapan AI dalam pendidikan harus memperkuat kapasitas guru, bukan menggantikan mereka.<ref name=":5">UNESCO. (2019). ''Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education'' (ED/PLS/ICT/2019/11). Paris: UNESCO. <nowiki>https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303</nowiki></ref> Lima tahun kemudian, UNESCO menerbitkan ''AI Competency Framework for Teachers'' yang memuat 15 kompetensi dalam lima dimensi: pola pikir berpusat pada manusia, etika AI, dasar-dasar AI, pedagogi AI, serta pemanfaatan AI untuk pengembangan profesional. UNESCO mencatat bahwa hingga 2022 baru tujuh negara yang memiliki kerangka kompetensi AI untuk guru.<ref name=":4">Miao, F., & Cukurova, M. (2024). ''AI Competency Framework for Teachers''. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100707-1. <nowiki>https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104</nowiki></ref> | ||
== Kerangka konseptual == | == Kerangka konseptual == | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
== Klasifikasi penggunaan == | == Klasifikasi penggunaan == | ||
Sejumlah penulis dan lembaga menyusun klasifikasi tingkat risiko penggunaan AI oleh guru. Kerangka UNESCO dan pedoman yang dikembangkan peneliti AIEd umumnya membagi aktivitas ke dalam kategori sesuai beban nilai dan tanggung jawab profesional yang terkandung di dalamnya. | Sejumlah penulis dan lembaga menyusun klasifikasi tingkat risiko penggunaan AI oleh guru. Kerangka UNESCO dan pedoman yang dikembangkan peneliti AIEd umumnya membagi aktivitas ke dalam kategori sesuai beban nilai dan tanggung jawab profesional yang terkandung di dalamnya.<ref name=":4" /> Satu rumusan praktis yang beredar di kalangan pendidik Indonesia membagi aktivitas ke dalam empat zona. | ||
=== Zona penggunaan rutin === | === Zona penggunaan rutin === | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
=== Zona penggunaan terlarang === | === Zona penggunaan terlarang === | ||
Aktivitas yang menyentuh tanggung jawab fidusiari, yakni kepercayaan profesional yang tidak boleh didelegasikan. Contohnya menilai pekerjaan siswa tanpa peninjauan manual, menulis komentar rapor siswa, menulis surat rekomendasi, mengarang data asesmen yang tidak pernah diambil, atau menulis dokumen pertanggungjawaban personal. Aktivitas pada kategori ini menyangkut hak siswa dan orang tua atas penilaian yang dilakukan manusia. | Aktivitas yang menyentuh tanggung jawab fidusiari, yakni kepercayaan profesional yang tidak boleh didelegasikan. Contohnya menilai pekerjaan siswa tanpa peninjauan manual, menulis komentar rapor siswa, menulis surat rekomendasi, mengarang data asesmen yang tidak pernah diambil, atau menulis dokumen pertanggungjawaban personal. Aktivitas pada kategori ini menyangkut hak siswa dan orang tua atas penilaian yang dilakukan manusia.<ref name=":1" /> | ||
== Uji kelayakan == | == Uji kelayakan == | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
=== Uji atribusi === | === Uji atribusi === | ||
Guru menanyakan apakah ia bersedia menuliskan keterangan bantuan AI pada dokumen yang dihasilkan. Bila tidak, berarti ada klaim kepengarangan yang dirasa tidak jujur. Kerangka UNESCO dan sejumlah kebijakan jurnal akademik mewajibkan pengungkapan penggunaan AI pada karya tulis. | Guru menanyakan apakah ia bersedia menuliskan keterangan bantuan AI pada dokumen yang dihasilkan. Bila tidak, berarti ada klaim kepengarangan yang dirasa tidak jujur. Kerangka UNESCO dan sejumlah kebijakan jurnal akademik mewajibkan pengungkapan penggunaan AI pada karya tulis.<ref name=":4" /><ref name=":5" /> | ||
=== Uji pembelajaran === | === Uji pembelajaran === | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
== Konteks kebijakan di Indonesia == | == Konteks kebijakan di Indonesia == | ||
Pemerintah Indonesia mengatur penggunaan AI dalam pendidikan melalui dua instrumen utama. Pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang memuat nilai etika inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas. | Pemerintah Indonesia mengatur penggunaan AI dalam pendidikan melalui dua instrumen utama. Pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang memuat nilai etika inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas.<ref>Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). ''Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial''. Jakarta: Kominfo.</ref> Surat edaran ini ditujukan kepada pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik. | ||
Pada 12 Maret 2026, tujuh menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. SKB ini mengatur penggunaan AI mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai pendidikan tinggi, membatasi penggunaan AI generik oleh siswa SD sampai SMA untuk tugas belajar, tetapi membuka ruang bagi AI yang dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran. | Pada 12 Maret 2026, tujuh menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. SKB ini mengatur penggunaan AI mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai pendidikan tinggi, membatasi penggunaan AI generik oleh siswa SD sampai SMA untuk tugas belajar, tetapi membuka ruang bagi AI yang dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran.<ref>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2026). ''Surat Keputusan Bersama Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal''. Jakarta: Kemenko PMK.</ref><ref>Pemerintah terbitkan SKB tujuh menteri soal AI dalam pendidikan. (2026, 12 Maret). ''ANTARA News''. <nowiki>https://www.antaranews.com/berita/5469743/pemerintah-terbitkan-skb-tujuh-menteri-soal-ai-dalam-pendidikan</nowiki></ref> Pada bulan Juli 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan sebagai tindak lanjut SKB.<ref>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). ''Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan''. Jakarta: Kemendikdasmen.</ref> | ||
== Kritik dan perdebatan == | == Kritik dan perdebatan == | ||
Para kritikus mengingatkan bahwa klasifikasi zona yang terlalu permisif pada kategori rutin dapat berjalan ke arah pelemahan profesi guru. Selwyn berargumen bahwa setiap pergeseran tugas guru ke mesin mengandung pilihan nilai yang jarang didiskusikan secara terbuka: siapa yang berhak menentukan arah perubahan, dan atas kriteria apa. | Para kritikus mengingatkan bahwa klasifikasi zona yang terlalu permisif pada kategori rutin dapat berjalan ke arah pelemahan profesi guru. Selwyn berargumen bahwa setiap pergeseran tugas guru ke mesin mengandung pilihan nilai yang jarang didiskusikan secara terbuka: siapa yang berhak menentukan arah perubahan, dan atas kriteria apa.<ref name=":1" /> Penulis lain menyoroti bahwa efisiensi yang dijanjikan AI kerap diukur dari sudut pandang institusi, bukan dari dampak jangka panjang pada guru dan siswa.<ref name=":2" /> | ||
Sebaliknya, sebagian penulis berargumen bahwa resistensi menyeluruh juga berisiko, karena guru yang tidak menguasai AI akan sulit menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang terpengaruh AI. UNESCO mengambil posisi tengah dengan menekankan pengembangan kompetensi AI pada guru sekaligus menjaga agensi manusia dalam seluruh proses pembelajaran. | Sebaliknya, sebagian penulis berargumen bahwa resistensi menyeluruh juga berisiko, karena guru yang tidak menguasai AI akan sulit menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang terpengaruh AI. UNESCO mengambil posisi tengah dengan menekankan pengembangan kompetensi AI pada guru sekaligus menjaga agensi manusia dalam seluruh proses pembelajaran.<ref name=":4" /> | ||
Satu garis pandu yang sering dirumuskan untuk mendamaikan kedua kutub tersebut adalah bahwa AI sebaiknya dipakai untuk pekerjaan yang membuat guru menjadi lebih baik, bukan untuk pekerjaan yang membuat keberadaan guru tidak perlu lagi. | Satu garis pandu yang sering dirumuskan untuk mendamaikan kedua kutub tersebut adalah bahwa AI sebaiknya dipakai untuk pekerjaan yang membuat guru menjadi lebih baik, bukan untuk pekerjaan yang membuat keberadaan guru tidak perlu lagi. | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
* Kecerdasan buatan dalam pendidikan | * [[Kecerdasan buatan dalam pendidikan]] | ||
* Kurikulum Merdeka | * [[Kurikulum Merdeka]] | ||
* Teknologi pendidikan | * [[Teknologi pendidikan]] | ||
* TPACK | * [[TPACK]] | ||
* Literasi digital | * [[Literasi Digital|Literasi digital]] | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | <references /> | ||