Prinsip Penggunaan AI oleh Guru
Prinsip penggunaan kecerdasan buatan oleh guru adalah seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana tenaga pendidik memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (bahasa Inggris: artificial intelligence, AI) dalam tugas profesional, mulai dari perencanaan pembelajaran, pembuatan bahan ajar, penyusunan asesmen, sampai administrasi sekolah. Pembahasan topik ini berkembang pesat setelah munculnya model bahasa besar yang mudah diakses publik pada akhir 2022, yang membuat guru dapat menggunakan AI untuk pekerjaan berbasis teks dalam skala yang sebelumnya tidak terjangkau.[1]
Perdebatan di bidang ini berpusat pada ketegangan antara efisiensi dan tanggung jawab profesional. Di satu sisi, AI generatif menawarkan penghematan waktu pada tugas rutin seperti pembuatan modul, parafrasa bacaan, dan variasi soal. Di sisi lain, pendelegasian keputusan pedagogik ke mesin berpotensi menumpulkan kompetensi guru, mengaburkan garis kepengarangan, dan memindahkan tanggung jawab profesional yang tidak bisa dialihkan, seperti penilaian hasil belajar siswa dan penulisan rekomendasi personal.[2][3]
Latar belakang historis
Penelitian tentang kecerdasan buatan dalam pendidikan (artificial intelligence in education, AIEd) telah berjalan sejak akhir 1970-an, terutama dalam bentuk intelligent tutoring system.[1] Tinjauan sistematis Zawacki-Richter dan rekan terhadap 146 publikasi dari rentang 2007–2018 menyimpulkan bahwa penelitian AIEd pada periode tersebut didominasi kajian teknis dan jarang melibatkan perspektif pendidik, sehingga kerangka pedagogiknya tertinggal dibanding kemajuan teknisnya.[4]
Diskusi publik tentang peran guru di hadapan AI menguat ketika Selwyn mempertanyakan apakah robot dapat menggantikan guru dan menyimpulkan bahwa kualitas sosial, emosional, serta judgement profesional guru belum dapat direplikasi mesin, sehingga arah pengembangan AI dalam pendidikan sebaiknya dipahami sebagai pilihan nilai, bukan kemestian teknologis.[2] Kekhawatiran serupa muncul dari Luckin dan rekan yang menegaskan bahwa AI dalam pendidikan tidak boleh dibiarkan ditentukan sepihak oleh pengembang teknologi tanpa partisipasi guru.[5]
Pada 2019, UNESCO merumuskan Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education, dokumen multilateral pertama yang menegaskan bahwa penerapan AI dalam pendidikan harus memperkuat kapasitas guru, bukan menggantikan mereka.[6] Lima tahun kemudian, UNESCO menerbitkan AI Competency Framework for Teachers yang memuat 15 kompetensi dalam lima dimensi: pola pikir berpusat pada manusia, etika AI, dasar-dasar AI, pedagogi AI, serta pemanfaatan AI untuk pengembangan profesional. UNESCO mencatat bahwa hingga 2022 baru tujuh negara yang memiliki kerangka kompetensi AI untuk guru.[7]
Kerangka konseptual
TPACK
Integrasi AI ke dalam praktik mengajar sering dianalisis menggunakan kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) yang dirumuskan Mishra dan Koehler pada 2006 sebagai perluasan atas konsep pedagogical content knowledge milik Shulman. TPACK menempatkan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan materi ajar sebagai tiga domain yang saling beririsan; pengajaran dengan teknologi dinilai efektif ketika guru menguasai titik temu ketiganya, bukan sekadar salah satu.[8] Dalam konteks AI, kerangka ini menyiratkan bahwa penguasaan alat (misalnya kemampuan menyusun prompt) tidak cukup bila tidak disertai pengetahuan materi dan keputusan pedagogik yang dibuat guru sendiri.
Kerangka Kompetensi AI untuk Guru
Kerangka UNESCO 2024 mengkategorikan progres kompetensi guru menjadi tiga tingkat: pengenalan (acquire), penerapan mendalam (deepen), dan pencipta (create). Prinsip inti kerangka ini adalah perlindungan terhadap hak guru, penguatan agensi manusia, dan keberlanjutan. Hubungan konvensional guru dan siswa digambarkan berubah menjadi hubungan guru–AI–siswa, yang menuntut peninjauan ulang peran guru.[7]
Prinsip inti
AI sebagai mitra berpikir
Dalam literatur pedagogik AIEd, dibedakan dua pola penggunaan yang mendasar.[1][5] Pola pertama memperlakukan AI sebagai mitra berpikir (thinking partner): guru merumuskan sendiri rancangan, lalu meminta AI mengkritik, mempertajam, atau menawarkan alternatif. Keputusan pedagogik tetap berada di tangan guru. Pola ini meninggalkan jejak pemikiran guru di dalam produk akhir dan menambah kapasitas guru dari waktu ke waktu.
AI sebagai penulis bayangan
Pola kedua memperlakukan AI sebagai penulis bayangan (ghost writer): guru meminta satu perintah luas, kemudian mengambil keluaran mesin tanpa pengubahan substansial. Logika pedagogik dalam produk akhir berasal dari mesin, bukan dari guru. Kritik utama atas pola ini adalah risiko penumpulan kompetensi profesional: ketika akses ke AI terganggu, guru kehilangan kapasitas yang tidak pernah dibangun sendiri.[2][3]
Prinsip pembatas yang sering dirumuskan untuk membedakan kedua pola tersebut adalah bahwa pemanfaatan AI harus menambah kapasitas berpikir guru pada akhir sesi, bukan mengurangi.
Klasifikasi penggunaan
Sejumlah penulis dan lembaga menyusun klasifikasi tingkat risiko penggunaan AI oleh guru. Kerangka UNESCO dan pedoman yang dikembangkan peneliti AIEd umumnya membagi aktivitas ke dalam kategori sesuai beban nilai dan tanggung jawab profesional yang terkandung di dalamnya.[^7] Satu rumusan praktis yang beredar di kalangan pendidik Indonesia membagi aktivitas ke dalam empat zona.
Zona penggunaan rutin
Aktivitas yang menjadikan AI sebagai alat bantu teknis tanpa mengambil keputusan pedagogik. Contohnya mencari referensi, memparafrasa bacaan padat, menerjemahkan materi asing, memeriksa ejaan dan tata bahasa, menyusun ulang format dokumen, serta membuat variasi soal dari soal induk yang sudah dirancang guru. Pada kategori ini AI menggantikan kerja administratif, bukan kerja intelektual.
Zona penggunaan terbatas
Aktivitas yang melibatkan AI dalam bagian pekerjaan pedagogik, tetapi masih dengan kendali guru atas kerangka dasar. Contohnya menyusun draf awal bagian tertentu dari modul, membuat bank soal setelah guru menentukan sendiri indikator dan tingkat kesulitan, atau menyusun Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) setelah guru menetapkan alur pedagogiknya. Disiplin yang biasa dipersyaratkan adalah guru harus mampu menjelaskan rasional di balik setiap keputusan yang tampak pada keluaran.
Zona penggunaan berisiko
Aktivitas yang memindahkan logika pedagogik secara utuh ke AI. Contohnya menggenerasi seluruh modul ajar dari satu perintah luas, menyusun Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) tanpa membaca regulasi sumber, atau menulis refleksi mengajar. Risiko utamanya adalah hilangnya jejak pemikiran pedagogik guru sendiri.
Zona penggunaan terlarang
Aktivitas yang menyentuh tanggung jawab fidusiari, yakni kepercayaan profesional yang tidak boleh didelegasikan. Contohnya menilai pekerjaan siswa tanpa peninjauan manual, menulis komentar rapor siswa, menulis surat rekomendasi, mengarang data asesmen yang tidak pernah diambil, atau menulis dokumen pertanggungjawaban personal. Aktivitas pada kategori ini menyangkut hak siswa dan orang tua atas penilaian yang dilakukan manusia.[^2]
Uji kelayakan
Beberapa kriteria praktis dirumuskan untuk membantu guru menilai apakah suatu keluaran AI layak digunakan.
Uji substitusi
Guru menanyakan apakah pekerjaan yang sama dapat diselesaikan sendiri tanpa AI, meskipun lebih lambat. Bila jawabannya tidak, berarti AI sedang menutupi kesenjangan kompetensi, bukan mempercepat pekerjaan yang sudah dikuasai.
Uji atribusi
Guru menanyakan apakah ia bersedia menuliskan keterangan bantuan AI pada dokumen yang dihasilkan. Bila tidak, berarti ada klaim kepengarangan yang dirasa tidak jujur. Kerangka UNESCO dan sejumlah kebijakan jurnal akademik mewajibkan pengungkapan penggunaan AI pada karya tulis.[^7][^6]
Uji pembelajaran
Guru menanyakan apakah kapasitasnya bertambah atau berkurang setelah sesi dengan AI. Bila semakin mahir memberi perintah tetapi semakin lemah merancang pembelajaran, AI berfungsi sebagai penopang, bukan alat pengembangan.
Penerapan pada pendidikan kejuruan
Pada pendidikan menengah kejuruan (SMK), terutama bidang teknis seperti Teknik Komputer dan Jaringan serta Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, penggunaan AI menghadapi tantangan akurasi yang khas. Keluaran AI generatif pada detail teknis khusus vendor, misalnya konfigurasi perangkat jaringan, sering tidak akurat dan perlu diverifikasi langsung pada dokumentasi resmi atau laboratorium.
Untuk asesmen pilihan ganda, praktik yang direkomendasikan adalah guru merancang sendiri kisi-kisi (indikator, level kognitif, dan bentuk soal) sebelum meminta AI menggenerasi kandidat soal, kemudian menguji setiap soal terhadap kriteria kualitas seperti panjang opsi yang setara, distraktor yang masuk akal, dan ketiadaan isyarat tebakan.
Konteks kebijakan di Indonesia
Pemerintah Indonesia mengatur penggunaan AI dalam pendidikan melalui dua instrumen utama. Pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang memuat nilai etika inklusivitas, aksesibilitas, keamanan, kemanusiaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas.[^9] Surat edaran ini ditujukan kepada pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik.
Pada 12 Maret 2026, tujuh menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. SKB ini mengatur penggunaan AI mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai pendidikan tinggi, membatasi penggunaan AI generik oleh siswa SD sampai SMA untuk tugas belajar, tetapi membuka ruang bagi AI yang dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran.[^10][^11] Pada bulan Juli 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan sebagai tindak lanjut SKB.[^12]
Kritik dan perdebatan
Para kritikus mengingatkan bahwa klasifikasi zona yang terlalu permisif pada kategori rutin dapat berjalan ke arah pelemahan profesi guru. Selwyn berargumen bahwa setiap pergeseran tugas guru ke mesin mengandung pilihan nilai yang jarang didiskusikan secara terbuka: siapa yang berhak menentukan arah perubahan, dan atas kriteria apa.[^2] Penulis lain menyoroti bahwa efisiensi yang dijanjikan AI kerap diukur dari sudut pandang institusi, bukan dari dampak jangka panjang pada guru dan siswa.[^3]
Sebaliknya, sebagian penulis berargumen bahwa resistensi menyeluruh juga berisiko, karena guru yang tidak menguasai AI akan sulit menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang terpengaruh AI. UNESCO mengambil posisi tengah dengan menekankan pengembangan kompetensi AI pada guru sekaligus menjaga agensi manusia dalam seluruh proses pembelajaran.[^7]
Satu garis pandu yang sering dirumuskan untuk mendamaikan kedua kutub tersebut adalah bahwa AI sebaiknya dipakai untuk pekerjaan yang membuat guru menjadi lebih baik, bukan untuk pekerjaan yang membuat keberadaan guru tidak perlu lagi.
Lihat pula
- Kecerdasan buatan dalam pendidikan
- Kurikulum Merdeka
- Teknologi pendidikan
- TPACK
- Literasi digital
Referensi
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Boston: Center for Curriculum Redesign. ISBN 978-1-794-29370-0.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Cambridge: Polity Press. ISBN 978-1-509-52896-7.
- ↑ 3.0 3.1 Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1), 22. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8
- ↑ Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: Where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0
- ↑ 5.0 5.1 Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. London: Pearson Education. ISBN 978-0-992-42488-6.
- ↑ UNESCO. (2019). Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education (ED/PLS/ICT/2019/11). Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303
- ↑ 7.0 7.1 Miao, F., & Cukurova, M. (2024). AI Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100707-1. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104
- ↑ Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
[^9]: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Jakarta: Kominfo.
[^10]: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2026). Surat Keputusan Bersama Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. Jakarta: Kemenko PMK.
[^11]: Pemerintah terbitkan SKB tujuh menteri soal AI dalam pendidikan. (2026, 12 Maret). ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5469743/pemerintah-terbitkan-skb-tujuh-menteri-soal-ai-dalam-pendidikan
[^12]: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikdasmen.