Data Pokok Pendidikan

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan nasional terpadu yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia. Dapodik memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan, yang diperbarui secara daring oleh satuan pendidikan.

Data pada Dapodik menjadi acuan utama bagi berbagai kebijakan pendidikan nasional, termasuk penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Sejarah

Dapodik dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur aktivitas pengelolaan data pendidikan.

Pada 2015 Kemendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan Dapodik. Dalam peraturan tersebut Dapodik didefinisikan sebagai sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud dan memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Aplikasi Dapodik terus diperbarui setiap tahun. Versi 2024 dirilis untuk pemutakhiran data semester I tahun ajaran 2023/2024, dan versi 2026 dirilis Kemendikdasmen sebagai pemutakhiran terkini dalam bentuk installer yang mengharuskan satuan pendidikan menghapus (uninstall) versi sebelumnya.

Cakupan data

Menurut Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015, Dapodik memuat empat jenis data utama:

• Satuan pendidikan – identitas sekolah, NPSN, izin operasional, sarana dan prasarana.
• Peserta didik – identitas, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NISN, data rombongan belajar.
• Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) – identitas, NUPTK, status kepegawaian, riwayat mengajar.
• Substansi pendidikan – kurikulum, pembelajaran, dan hasil belajar.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sistem ini dikenal sebagai Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah). Sistem sejenis untuk pendidikan tinggi dikelola terpisah sebagai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), sedangkan madrasah di bawah Kementerian Agama memakai Education Management Information System (EMIS).

Pengguna

Dapodik digunakan oleh berbagai pihak dengan peran yang berbeda:

• Satuan pendidikan – melalui operator sekolah mengisi dan memutakhirkan data setiap semester.
• Dinas Pendidikan – melakukan supervisi, verifikasi, dan validasi data dari satuan pendidikan di wilayahnya.
• Kemendikbud/Kemendikdasmen – memanfaatkan data untuk perencanaan, penyaluran bantuan, dan pemantauan program.
• Pemangku kepentingan lain – mengakses data agregat untuk penelitian dan pengambilan kebijakan.

Setiap satuan pendidikan menugaskan satu atau lebih operator Dapodik yang bertanggung jawab atas keakuratan data. Peran ini kadang diampu staf khusus, kadang juga menjadi tugas tambahan guru.

Verifikasi dan validasi

Untuk menjaga kualitas data, Kemendikdasmen menyediakan beberapa aplikasi verifikasi dan validasi (verval) yang terintegrasi dengan Dapodik:

• VervalPD (vervalpd.data.kemdikbud.go.id) – verifikasi data peserta didik, termasuk pemadanan NIK dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
• VervalPTK (vervalptk.data.kemdikbud.go.id) – penerbitan, penonaktifan, klaim, dan tukar NUPTK.
• Verval Satuan Pendidikan – penerbitan NPSN bagi satuan pendidikan baru dan pembaruan data induk satuan pendidikan.

Data yang telah diverifikasi digabungkan dengan data dari EMIS Kemenag dan PD Dikti menjadi Data Induk Pendidikan yang disajikan secara real-time di laman referensi data Kemendikbud.

Manfaat

Data Dapodik menjadi dasar berbagai layanan dan kebijakan pendidikan:

• Penghitungan alokasi Dana BOSP berdasarkan jumlah peserta didik ber-NISN.
• Pemberian tunjangan dan verifikasi data bagi guru dan tenaga kependidikan honorer.
• Perencanaan pemerataan guru dan sarana prasarana.
• Dasar seleksi penerima beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
• Pengisian data peserta pada program evaluasi nasional, termasuk Asesmen Nasional (AN).

Pemutakhiran

Satuan pendidikan wajib memutakhirkan data Dapodik setiap semester melalui aplikasi Dapodik versi terbaru. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP tahun 2025, pemutakhiran paling lambat dilakukan tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya.

Pemutakhiran meliputi data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta data pembelajaran. Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun provinsi memberikan pendampingan teknis melalui workshop pemutakhiran Dapodik minimal dua kali setahun.

Isu dan tantangan

Beberapa penelitian mencatat tantangan dalam implementasi Dapodik di tingkat satuan pendidikan, antara lain keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, beban kerja operator yang kerap merangkap sebagai guru, serta kesenjangan kompetensi operator antar sekolah.

Pada 2026 muncul laporan dugaan pencatutan data anak di Dapodik yang menjadi perhatian publik dan Kemendikdasmen. Kementerian membuka kanal pelaporan bagi orang tua untuk memastikan data anaknya tercatat sesuai kondisi riil di satuan pendidikan.

Lihat pula

• Nomor Pokok Sekolah Nasional
• Nomor Induk Siswa Nasional
• Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
• Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
• Asesmen Nasional
• Bantuan Operasional Sekolah
• Program Indonesia Pintar

Pranala luar

• Laman resmi Dapodik – Kemendikdasmen
• Referensi Data Pendidikan Kemendikbud
• VervalPD – Verifikasi Data Peserta Didik
• VervalPTK – Verifikasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan