Deepfake Politik dan Propaganda

Deepfake politik dan propaganda merujuk pada penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI), khususnya Generative AI, untuk memanipulasi atau memfabrikasi konten audio-visual yang melibatkan tokoh publik, politisi, atau figur otoritas dengan tujuan mempengaruhi opini publik atau menyebarkan disinformasi. Fenomena ini merupakan bagian dari risiko informasi global yang mengancam integritas demokrasi, keamanan nasional, dan kepercayaan publik karena kemampuannya membuat konten palsu terlihat atau terdengar sangat otentik.

Definisi dan Mekanisme

Deepfake didefinisikan sebagai video, gambar, atau klip suara yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial yang terlihat atau terdengar seperti aslinya. Teknologi ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin (machine learning) untuk memanipulasi data biometrik, seperti wajah dan suara, guna meniru identitas seseorang. Dalam konteks risiko informasi, deepfake dikategorikan sebagai ancaman yang dapat memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta meningkatkan risiko manipulasi publik.

Implementasi dalam Politik dan Pemilihan Umum

Pemanfaatan deepfake dalam ranah politik telah teridentifikasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum. Teknologi ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari kampanye hitam hingga promosi politik.

Kasus di Indonesia

Pada konteks Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, ditemukan beredar video manipulasi yang menampilkan Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan bahasa Mandarin, di mana suara aslinya diganti menggunakan teknologi AI. Selain itu, teknologi deepfake juga digunakan untuk "menghidupkan kembali" tokoh yang sudah meninggal, seperti Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, dalam sebuah video kampanye partai politik. Survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada akhir 2023 menunjukkan bahwa video deepfake dianggap sebagai ancaman terbesar (49,47%) bagi integritas pemilu di Indonesia.

Kasus Internasional

Di tingkat global, deepfake telah digunakan untuk mendiskreditkan tokoh politik atau mempengaruhi hasil pemilu. Contoh kasus meliputi:

Amerika Serikat: Beredarnya gambar fabrikasi penangkapan Donald Trump yang dibuat menggunakan AI.
Inggris: Video deepfake Perdana Menteri Rishi Sunak yang mempromosikan penipuan (scam) beredar di media sosial.
Slovakia: Dua hari sebelum pemilu 2023, beredar rekaman audio palsu yang merekayasa percakapan antara kandidat Michal Šimečka dan seorang jurnalis yang seolah-olah mendiskusikan kecurangan pemilu.
India: Munculnya video deepfake Duwaraka, putri pemimpin Macan Tamil yang sudah meninggal, yang digunakan untuk tujuan politik.

Propaganda dan Radikalisme

Selain politik elektoral, Generative AI juga dimanfaatkan untuk tujuan propaganda oleh kelompok ekstremis. Kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda dilaporkan telah menyelenggarakan pelatihan AI dan menerbitkan panduan pembuatan konten AI sejak 2024.

Salah satu implementasi nyata adalah program siaran berita harian berbasis AI bernama "News Harvest" yang dirilis oleh pendukung ISIS pasca serangan di Moskow pada Maret 2024. Program ini menggunakan video dan gambar yang dihasilkan oleh AI untuk menyebarkan narasi kelompok tersebut. Pemerintah Inggris telah mengembangkan alat berbasis algoritma untuk mendeteksi propaganda semacam ini dengan membedakan visual dan narasi teroris dari berita valid.

Risiko Etika dan Informasi

Penggunaan deepfake dalam politik dan propaganda melanggar prinsip-prinsip etika pengembangan AI, khususnya prinsip non-maleficence (tidak membahayakan) dan justice (keadilan). Risiko utama yang ditimbulkan meliputi:

Erosi Kepercayaan Publik: Peningkatan deepfake menurunkan kualitas informasi dan kepercayaan publik terhadap informasi digital.
Manipulasi dan Disinformasi: AI memungkinkan pembuatan konten palsu yang meyakinkan untuk menyebarkan hoaks, merusak reputasi, hingga melakukan pemerasan.
Pelanggaran Hak Asasi: Penggunaan biometrik tanpa izin untuk membuat konten tiruan (imposter content) merupakan pelanggaran terhadap hak individu dan otonomi manusia.
Bias Algoritma: Algoritma AI dapat memperkuat bias yang ada, yang berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu dalam narasi politik atau propaganda.

Penyalahgunaan ini menempatkan deepfake sebagai salah satu tantangan etis dan keamanan terbesar dalam ekosistem informasi modern, yang menuntut adanya regulasi, literasi digital, dan teknologi deteksi yang lebih canggih.